March 1, 2024
Gema Pembaharuan
PALEMBANG

Diduga Pengelolaan Hibah Pemkot Palembang Tidak Sesuai Ketentuan

Palembang (gemapembaharuan)  Dalam Laporan Realisasi Anggaran (unaudited) TA 2013, Pemerintah Kota Palembang telah menganggarkan Belanja Hibah sebesar Rp43.583.610.426,00 dengan realisasi sebesar Rp37.697.969.460,00 atau 86,50% dari anggaran.

 

Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 111.a Tahun 2013 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Palembang

TA 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 431.a Tahun 2013

tentang Perubahan Keputusan Walikota Nomor 111.a Tahun 2013 tentang Penetapan

Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Palembang TA 2013. Penerima

Hibah antara lain pemerintah, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat/perorangan dengan rincian pada Tabel berikut.

 

Tabel 1. Realisasi Penerima Hibah Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat/Perorangan

 

 

No Penerima Hibah Realisasi (Rp)
1 Pemerintah 22.240.357.460,00
2 Organisasi Mayarakat 2 4.278.862.000,00
3 Kelompok Masyarakat/Perorangan 11.178.750.000,00
                                                  Total (Rp) 37.697.969.460,00

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban pengeluaran Belanja Hibah, diketahui hal-hal sebagai berikut.

 

  1. Terdapat Belanja Hibah untuk Masjid yang merupakan aset Pemerintah Kota Palembang sebesar Rp596.000.000,00, dengan rincian pada Tabel berikut.

 

Tabel 2. Belanja Hibah untuk Aset Pemkot Palembang

 

No Penerima Hibah Dasar Penyerahan Realisasi Hibah TA 2013 (Rp)
1 Masjid Dsd Akta Ikrar Wakaf Nomor BA-03.2/2351 Tahun 2013 tanggal 16 Januari 2013 500.000.000,00

 

2 Masjid AA Berita Acara Nomor  22/SPJ/2006 tanggal 3 Maret 2006 tentang Penyerahan Sebidang tanah dan bangunan Masjid AA

 

96.000.000,00

 

                                                                  Total (Rp) 596.000.000,00

 

 

 

  1. Terdapat proposal pengajuan yang tidak terdaftar dalam Keputusan Walikota Nomor

431.a Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Walikota Nomor 111.a Tahun 2013 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Palembang

TA 2013, yang memperoleh hibah yaitu hibah kepada PWI Cabang Palembang sebesar Rp5.000.000,00.

  1. Terdapat hibah kepada organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat yang tidak

sesuai dengan tujuan dasar pemberian hibah sebesar Rp692.000.000,00, dengan rincian pada Tabel berikut.

 

 

Tabel 3. Hibah Kepada Organisasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat yang Tidak Sesuai

 

No Penerima Hibah Peruntukan Hibah Realisasi (Rp)

 

1 Ponpes AL Pembelian Tanah 312.000.000,00
2 Majelis MPI Pembelian Mobil Innova 200.000.000,00
3 FU Hb Kota Palembang Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan 180.000.000,00
 

                                                          Total

 

692.000.000,00

 

 

 

 

Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban yang diterima oleh BPK diketahui bahwa bantuan hibah kepada Ponpes AL digunakan untuk pembelian tanah, hibah kepada Majelis MPI digunakan untuk pembelian mobil Innova dan hibah kepada FU Hb digunakan untuk pembayaran premi asuransi kesehatan yang bukan atas nama organisasi kemasyarakatan melainkan atas nama pribadi sehingga berindikasi menambah kekayaan pribadi orang per orang.

 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah, pada:

1) Pasal 1 angka 2 yang menyatakan barang milik daerah adalah semua barang

yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya

yang sah;

 

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi antara lain barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau

yang sejenis;

 

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, Buletin Teknis Nomor 13 tentang Akuntansi Hibah pada Bab I

Pedahuluan 1.1. Latar Belakang paragraf ketiga yang menyatakan Pemberian hibah

harus tetap dilakukan dengan memperhatikan aspek kebutuhan, keadilan dan

fairness;

 

  1. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

1) Pasal 54 yang menyatakan bahwa belanja langsung yang terdiri dari belanja

pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan

program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD

berkenaan;

 

2) Pasal 106, yaitu:

 

  1. a) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat

dan belanja yang bersifat wajib;

  1. b) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus

dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk

keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti

belanja pegawai, belanja barang dan jasa;

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial, pada:

 

1) Pasal 1 angka 14 yang menyatakan hibah adalah pemberian uang/barang atau

jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,

perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarkatan, yang secara

spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,

serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang

penyelenggaran urusan pemerintah daerah;

 

2) Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan

pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas

dan manfaat untuk masyarakat;

3) Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa daftar penerima hibah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

 

Permasalahan tersebut mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan

keuangan daerah atas Belanja Hibah.

 

 

Hal tersebut terjadi karena:

 

  1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dan selektif dalam mengusulkan kelayakan penerima hibah;

 

  1. Kepala BPKD kurang melakukan pengawasan atas pengelolaan Belanja Hibah;
  2. Bendahara Pengeluaran Dana Bantuan PPKD lalai dalam melaksanakan tugas.

 

Atas permasalahan tersebut, Kepala BPKD menjelaskan bahwa:

 

  1. Belanja hibah untuk Masjid Dsd sebesar Rp500.000.000,00 dan Masjid AA sebesar

Rp96.000.000,00 ditujukan kepada pengurus masjid dan selanjutnya biaya operasional dan pemeliharaan masjid tersebut menjadi tanggung jawab Pemkot Palembang secara langsung sehingga mulai tahun 2014 telah dianggarkan sebagai Belanja Langsung dalam Program/Kegiatan pada SKPD yang sesuai dengan tupoksinya;

 

  1. Terhadap realisasi atas proposal pengajuan hibah oleh PWI Cabang Palembang sebesar Rp5.000.000,00 yang tidak terdaftar dalam Keputusan Walikota Nomor 431.a Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Walikota Nomor 111.a Tahun 2013 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013, maka BUD akan memerintahkan penerima hibah agar mengembalikan dana tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah;

 

  1. Hibah kepada Ponpes AL yang digunakan untuk pembelian tanah, Hibah kepada Majelis MPI yang digunakan untuk pembelian mobil Innova dan Hibah kepada FU Hb untuk pembayaran premi asuransi kesehatan telah berpedoman kepada Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2012 karena tujuan dari pemberian hibah tersebut untuk meningkatkan partisipasi dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan usulan permohonan hibah adalah bantuan dana, maka mempedomani ketentuan tersebut proposal dari organisasi masyarakat dianggarkan pada belanja hibah.

 

  1. TAPD agar lebih cermat dan selektif dalam mengusulkan kelayakan penerima hibah;
  2. Kepala BPKD agar:

1) Meningkatkan pengawasan atas pengelolaan Belanja Hibah;

2) Memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dana Bantuan PPKD supaya lebih

cermat dalam melaksanakan tugas.

Related posts

Ada Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah RSUD Palembang Bari

Admin GP

Bicara Soal Perubahan RTRW Kota Palembang

Admin GP

Dalam Waktu Relawan RAJO Siap Dideklarasikan

Admin GP

Leave a Comment