March 1, 2024
Gema Pembaharuan
PALEMBANG

Ada Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah RSUD Palembang Bari

Palembang (gema pembaharuan) DPD Projo Sumatera Selatan melalui ketuanya, Feriyandi. SH menyatakan bahwa telah mengendus adanya dugaan kuat penyimpangan pada ganti rugi tanah RSUD Palembang Bari yang nyatanya Pemilik Tanah Klaim belum Terima Uang Pembelian Rp 7 Miliar, “ kami Projo Sumsel Akan terus berada di garis rakyat dengan membantu rakyat dan melibas birokrasi yang terus menipu rakyat, seperti dalam kasus pembebasan lahan RSUD Bari yang sudah kami endus rawan penyimpangan yang harus dilakukan penyelidikan,” Ungkap Feri (21/11) dikantornya.

 

Feri menjelaskan maraknya pemberitaan dimedia massa terkait ganti rugi tanah RSUD Bari dimana Pemilik tanah yang sebenarnya kaget dikarenakan lahan tersebut sudah patok, merk tanah hilang dan diduga sengaja dicabut Selain itu, ditemukan kondisi tanah sudah dipagar kayu.

 

Selain itu Feri juga akan membongkar dugaan penyimpangan pengadaan Tanah Timbunan RSUD Bari sebesar Rp.1.7 Milyar serta dugaan penyimpangan pembelian tanah oleh pihak RSUD Palembang Bari yang tidak sesuai dengan NJOP Tahun 2018.

 

  1. Yani Bahtera, SH selaku kuasa hukum Jamaris mengatakan kliennya tidak pernah menjual atau diganti rugi oleh pihak RSUD BARI terhadap bidang tanah seluas 2.127 m2. Jamaris sendiri memiliki tanah itu dengan dasar SHM Nomor :29 gambar situasi Nomor :1117 tanggal 18 Juli 1974.

 

“Sehingga kami menduga adanya kesalahan pembayaran atas pembebasan lahan untuk RSUD BARI yang diduga merugikan keuangan negara dan klien kami selaku pemilik lahan”, ungkap Yani.

 

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya sudah mengajak pihak RSUD BARI untuk duduk bersama. Selain itu, memohon untuk dapat menguji dan memberikan penjelasan tentang keabsahan Sertifkat Hak Milik, (SHM) Nomor 29/1975 gambar situasi Nomor 1117 tahun 1974 dengan luas 2.127 m2.

 

Hal tersebut dikuatkan dengan surat Nomor :445/0286/RSDU/2019 tanggal 28 Agustus 2019 kepada BPN Kota Palembang yang pada pokoknya mohon bantuan untuk memfasilitasi pertemuan dengan para pihak terkait.

 

“Sampai sekarang, permohonan kami tidak dikabulkan, untuk duduk bersama dengan pihak rumah sakit untuk menyelesaikan permasalahan ini,” kata dia .

 

 

Hal yang sama dikatakan Kuasa Hukum lainnya, Urip Burlian, SH. Menurutnya, hingga kini, pihaknya belum melakukan langkah hukum terhadap persoalan ini karena secara fisik lahan tersebut belum dilakukan kegiatan apapun.

 

Namun, pihaknya sudah memasang plang nama atas kepemilikan lahan. “Jika sudah ada aktifitas diatas lahan tersebut tentu ada yang dirusak maka kita akan melakukan langkah atas perbuatan hukum tersebut”, ujarnya.

 

Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Muflih membenarkan, jika pihaknya sudah membeli tanah tersebut senilai Rp 6,4 milyar dengan luas mencapai 5.880 meter persegi. Menurut Muflih pembelian tersebut sudah clear. Sebab mereka mengacu pada surat BPN dimana di dalamnya dinyatakan kepemilikan tanah tersebut bernama Zainal.

 

“Kami beli pada Maret 2018 semuanya clear. Kalau ada yang mengaku pemiliknya silahkan saja,” kata dia. Muflih mempersilahkan jika ada pihak pihak yang akan menempuh jalur hukum terkait kepemilikan tanah tersebut. “Silahkan saja kalau mau tempuh jalur hukum,” kata dia.

 

Sekedar mengingatkan, sebelumnya Rumah Sakit Umum Daerah, (RSUD) BARI menganggarkan belanja modal untuk pengadaan tanah kosong sebesar Rp 7.555.220.000. namun baru selesai dibebaskan mendapat pertentangan. Pengacara dari seseorang yang mengklaim pemilik tanah mengaku belum menerima uang pembelian.

 

Sementara dari RSUD BARI mengklaim tanah tersebut sudah dibayar. Ada dugaan, pihak rumah sakit milik Pemkot Palembang tersebut telah salah sasaran dalam melakukan transaksi jual beli tanah. Kondisi ini terungkap setelah beberapa orang dari kuasa hukum seseorang bernama Jamaris, yang  mengkalim sebagai pemilik tanah, mendatangi lokasi tanah yang tepat berada di bagian belakang RSUD BARI, beberapa waktu lalu di Jalan Panca Usaha Palembang.

Saat media mencoba melakukan konfirmasi ke direktur RSUD Palembang Bari dr. Hj. Makiani, SH., MM. MARS  melalui Dir Umum dan Keuangan Fathul Qhorib, AS, SIP., M.Si.,MM mengatakan bahwa awak media dipersilahkan ke bagian Humas,” Silahkan saja konfirmasi ke bagian Humas,” jelas Fathul singkat melalui pesan Whatsappnya (SF)

Related posts

Dalam Waktu Relawan RAJO Siap Dideklarasikan

Admin GP

Reuni SMPN 12 Palembang Ke -30 Akan Digelar Tahun ini

Admin GP

Bicara Soal Perubahan RTRW Kota Palembang

Admin GP

Leave a Comment