Gema Pembaharuan
Politik

Perkembangan Politik di Masa Reformasi

Gemapembaharuan.com – Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan “Era Reformasi”. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan di masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai “Era Pasca Orde Baru”.

Berakhirnya rezim Orde Baru, telah membuka kemungkinan guna menata kehidupan demokrasi. Reformasi politik, ekonomi dan hukum merupakan agenda yang tidak dapat ditunda. Demokrasi menuntut lebih dari sekedar pemilu. Demokrasi yang mumpuni harus dibangun melalui struktur politik dan kelembagaan demokrasi yang sehat. Namun nampaknya tuntutan reformasi politik, telah menempatkan pelaksanan pemilu menjadi agenda pertama.

Pemilu pertama di masa reformasi hampir sama dengan pemilu pertama tahun 1955 diwarnai dengan keprihatinan dan kejutan.

Pertama, menurunnya perolehan suara Golkar.

Kedua, kenaikan perolehan suara PDI P.

Ketiga, kegagalan partai-partai Islam meraih suara siginifikan.

Keempat, kegagalan PAN, yang awalnya dinilai paling reformis, ternyata hanya menempati urutan kelima.

Kekalahan PAN, mengingatkan pada kekalahan yang dialami Partai Sosialis, pada pemilu 1955, diprediksi akan memperoleh suara signifikan namun lain nyatanya.

Perkembangan politik di masa Reformasi berlangsung setelah mundurnya Soeharto hingga sekarang, dimana pada rentang waktu tersebut telah terjadi beberapa kali pergantian pemerintahan, pada kesempatan kali ini kita akan menjelasakan Perkembangan politik di masa Reformasi pada saat pemerintahan B.J Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati soekarno putri dan Susilo Bambang Yudoyono hingga Djoko Widodo atau dikenal (Jokowi).

Pemerintahan B.J Habibie

Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menelan 18 korban jiwa. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap kebebasan berekspresi dan media massa.

Presiden BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan secara bergelombang, seperti Muchtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas. Namun setelah Habibie membebaskan banyak tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara.

Beberapa langkah perubahan diambil oleh Habibie, seperti liberalisasi parpol, kebebasan berpendapat, pemberian kebebasan pers, dan pencabutan UU Subversi. Walaupun begitu Habibie juga sempat tergoda meloloskan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, namun urung dilakukan karena besarnya tekanan politik dan kejadian Tragedi Semanggi II yang menewaskan mahasiswa UI, Yun Hap.

Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya yang memperbolehkan Timor Timur untuk menggelar referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari pangkuan Indonesia pada Oktober 1999. Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia.

Namun di akhir pemerintahan habibie, pemilu tahun 1999 dapat terlaksana dengan baik meskipun pengesahan hasil Pemilu sempat tertunda, secara umum proses pemilu multi partai pertama di era reformasi jauh lebih Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta adil dan jujur dibanding masa Orde Baru. Hampir tidak ada indikator siginifikan yang menunjukkan bahwa rakyat menolak hasil pemilu yang berlangsung dengan aman.

Pemeintahan Abdurahman Wahid

Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan Megawati Sukarnoputri keluar sebagai pemenang pada pemilu parlemen dengan memperoleh 34% dari seluruh suara, Golkar (partai Soeharto – yang selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) mendapat 22% suara, Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%, Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%.

Kemudian pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid / Gus Dur sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Gus Dur membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000.

Pemerintahan Presiden Wahid melanjutkan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang mengkhawatirkan. Selain ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar agama dan antar etnis, terutama di Papua, Maluku, dan Aceh.

Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia menyebabkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Gus Dur sehingga menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.

Pemerintahan Megawati soekarno putri

Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono

Pemilu 2004, merupakan pemilu kedua dengan dua agenda: pertama memilih anggota legislatif dan kedua memilih presiden. Untuk agenda pertama terjadi kejutan, yakni naiknya kembali suara Golkar, turunan perolehan suara PDI-P, tidak beranjaknya perolehan yang signifikan dari partai Islam dan munculnya Partai Demokrat yang melewati PAN.

Dalam pemilihan presiden yang diikuti lima kandidat (Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarno Putri, Wiranto, Amin Rais dan Hamzah Haz), berlangsung dalam dua putaran, yang menempatkan pasangan SBY dan JK, dengan meraih 60,95 persen suara sebagai pemenang. Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai hambatan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra.

Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan menyudahi konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh. Atas prestasi SBY yang di tanam sejak tahun 2004 telah mengantar beliau naik kembali duduk di kursi presiden dengan pasanganya pak Budiono pada pemilu tahun 2009.

Pemerintahan  Jokowi – JK

Pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berlangsung, Senin, 20 Oktober 2014 pada pukul 10.12 WIB.  Joko Widodo resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ketujuh periode 2014-2019 dalam sidang paripurna MPR di Senayan.

Jokowi-JK diminta mengucapkan sumpah jabatan di hadapan anggota MPR. Dipastikan oleh para presiden terdahulu, ketua umum partai politik, pemimpin serta utusan negara sahabat akan menjadi saksi pembacaan sumpah Presiden dan Wakil Presiden yang baru

Disebutkan beberapa sumber, mencatat sejumlah capaian keberhasilan oleh pemerintahan Jokowi – JK yang dirangkum dalam 3 pilar yaitu politik, ekonomi dan budaya.  Di bidang politik, pemerintah disebutkan telah memastikan perlindungan dan rasa aman, pemerintahan yang bersih, kemajuan desa dan daerah-daerah pinggiran serta tegaknya sistem hukum. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 disebut sebagai capaian dalam politik luar negeri.

Di bidang ekonomi, disebutkan soal naiknya skor Ease of Doing Business (kemudahan berusaha) sebagai wujud komitmen pemerintah melakukan perbaikan struktural berkesinambungan. Selain itu, rasio elektrifikasi yang telah mencapai 98,8% sebagai bagian dari program 35 ribu MW yang ditargetkan pemerintah juga disebut sebagai sebuah keberhasilan.

Sementara di  bidang sosial, pemerintah disebutkan telah memastikan hak rakyat atas tanah melalui program redistribusi dengan realisasi hingga Juni 2019 mencapai 558.700 bidang dan 418.748 hektar. Sementara yang paling popular, pemerintah sukses membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada 18,9 juta siswa, Program Keluarga harapan sebanyak 10 juta keluarga dan 96,7 juta orang peserta Kartu Indonesia Sehat.

Di balik sejumlah pencapaian di periode pertama khususnya pembangunan infrastruktur yang patut diacungi jempol, kerja Jokowi – JK selama 5 tahun terakhir dinilai masih banyak meninggalkan catatan kegagalan. Muncul sejumlah catatan kegagalan kinerja pemerintahan di periode pertama. Salah satunya adalah penanganan hukum dan HAM yang dinilai suram.

Ada empat target ekonomi makro menurut RPJMN 2015-2019 yang gagal dipenuhi oleh pemerintahan Jokowi – JK. Yaitu:  1) Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di angka 5% padahal target pertumbuhan ekonomi diharapkan berada pada angka 7-8%. 2) tingkat kemiskinan ditargetkan menurun ke angka 7-8 % pada akhir 2019. Nyatanya, per Maret 2019, tingkat kemisikinan masih berada di angka 9,4%. 3) tingkat ketimpangan atau gini ratio. Pemerintah awalnya memperkirakan gini ratio mampu mencapai angka 0,36 pada akhir tahun 2019. Namun, per Maret 2019 baru mencapai 0,382. dan 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah awalnya menargetkan IPM bisa mencapai 76,3 poin pada 2019 namun baru mencapai angka 71,3 pada akhir 2018.

Meskipun sejumlah indikator ini meleset dari target, pemerintah mampu memenuhi target inflasi yang sampai pada September 2019 berada di kisaran 3,39%. Angka ini sesuai dengan target RPJMN 2015-2019 yaitu 3,5 – 5%.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan bahwa faktor eksternal seperti ketidakpastian global dan dampak perang dagang tidak dapat sepenuhnya dijadikan alasan mengapa target ekonomi makro diatas tidak tercapai. Menurutnya, 80% struktur ekonomi Indonesia ditentukan oleh perekonomian domestik, dan selama pemerintahan Jokowi – JK hal itu dinilai belum optimal.

Pemerintahan Jokowi –Ma’ruf

Ditengah euforia pelantikan Joko Widodo dan Maruf Amin pada, Minggu (20/10) lalu Joko Widodo dan KH. Maruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Selain sebagai tanda dimulainya kerja Presiden Jokowi untuk kedua kalinya, pelantikan ini juga sekaligus menutup buku kinerja pemerintahan Jokowi – JK di periode pertama.  [Mju]

 

Related posts

DPRD Jember Pecat Bupati Faida, Aksi Masa di luar gedung DPRD Dukung Pemakzulan

Kembara Nanda

Deteksi Dini Terhadap Kerawanan Konflik Sosial Jelang Pemilukada Serentak

Kembara Nanda

Yayat Hidayat Kader Gerindera, Diusulkan Salah Satu Cawabup Dari Golkar

Kembara Nanda

Leave a Comment